Jumat, 16 Mei 2008

Mendukung Pengurangan Global Warming

Hukum dan Kebijakan yang Mendukung

Para pembuat keputusan dapat mendorong efisiensi energi dan upaya pengurangan emisi CO2 lainnya, baik dalam bentuk persediaan maupun penggunaan energi. Efisiensi dapat dilaksanakan di banyak bidang dengan menyediakan kerangka regulasi dan ekonomi yang tepat untuk konsumen dan investor. Kerangka ini harus mempromosikan upaya dengan biaya yang efektif, teknologi terbaik untuk saat ini dan masa depan, dan solusi yang membuat lingkungan dan perekonomian siap untuk menghadapi ancaman perubahan iklim.

Menjadikan Protokol Kyoto sebagai hukum internasional merupakan langkah pertama yang paling penting dalam menghadapi masalah perubahan iklim. Protokol ini adalah satu-satunya persetujuan global untuk membatasi polusi pemanasan global. Ini juga adalah dasar dari aktifitas global yang efektif dalam mengatasi perubahan iklim di waktu yang akan datang.

Protokol Kyoto termasuk di dalam Kerangka Kerja Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC). Protokol ini mewajibkan negara-negara industri (Annex-1) - terkecuali Amerika Serikat yang tidak berpartisipasi - untuk mengurasi emisi gas rumah kaca sebesar rata-rata 5 persen dibawah level di tahun 1990 pada tahun 2008-2012.

Saat ini, dengan makin banyaknya bukti-bukti dari bahaya akibat perubahan iklim, negosiasi yang terjadi di antara negara-negara anggota UNFCCC mengenai seberapa besar pengurangan emisi CO2 tidak hanya akan mengakomodasi negara-negara Annex 1, namun juga kemungkinan adanya komitmen bagi negara-negara berkembang (Non Annex-1) pada periode komitmen kedua (setelah tahun 2012).

Sangat besar kemungkinan bagi Indonesia sebagai salah satu negara penghasil bahan bakar fosil terbesar untuk mendapatkan komitmen dalam target pengurangan emisi pada periode komitmen kedua. Terkait dengan hal tersebut, sangat perlu bagi Indonesia untuk mengambil langkah nyata dan berperan secara aktif dalam mempersiapkan komitmen secara domestik maupun internasional di masa yang akan datang.

Saat ini amatlah penting untuk melakukan upaya untuk membangun kepercayaan dan pemahaman yang lebih baik diantara berbagai pihak berbeda yang terkait dalam penelitian, pengambilan keputusan politis dan perumusan kebijakan di isu iklim, yang pada akhirnya akan memfasilitasi strategi negosiasi iklim di masa yang akan datang.

Sekilas Tentang Protokol Kyoto

Segera setelah Konvensi Kerangka Kerjasama Persatuan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC-United Nations Framework Convention on Climate Change) disetujui pada KTT Bumi (Earth Summit) tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, negara-negara peserta konvensi mulai melakukan negosiasi-negosiasi untuk membentuk suatu aturan yang lebih detil dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (selanjutnya disebut GRK).

Pada saat pertemuan otoritas tertinggi tahunan dalam UNFCCC ke-3 (Conference of Parties 3 - COP) diadakan di Kyoto, Jepang, sebuah perangkat peraturan yang bernama Protokol Kyoto diadopsi sebagai pendekatan untuk mengurangi emisi GRK. Kepentingan protokol tersebut adalah mengatur pengurangan emisi GRK dari semua negara-negara yang meratifikasi. Protokol Kyoto ditetapkan tanggal 12 Desember 1997, kurang lebih 3 tahun setelah Konvensi Perubahan Iklim mulai menegosiasikan bagaimana negara-negara peratifikasi konvensi harus mulai menurunkan emisi GRK mereka.

Menurut pengertiannya secara umum (http://untreaty.un.org/), protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur peserta protokol untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati. Dalam sebuah protokol, para anggota jelas terikat secara normatif untuk mengikuti aturan-aturan di dalamnya dan biasanya dibentuk untuk mempertegas sebuah peraturan sebelumnya (misalnya konvensi) menjadi lebih detil dan spesifik.

Sepanjang COP 1 dan COP 2 hampir tidak ada kesepakatan yang berarti dalam upaya penurunan emisi GRK. COP 3 dapat dipastikan adalah ajang perjuangan negosiasi antara negara-negara ANNEX I yang lebih dulu mengemisikan GRK sejak revolusi industri dengan negara-negara berkembang yang rentan terhadap perubahan iklim. Negara-negara maju memiliki kepentingan bahwa pembangunan di negara mereka tidak dapat lepas dari konsumsi energi dari sektor kelistrikan, transportasi, dan industri. Untuk mengakomodasikan kepentingan antara kedua pihak tersebut Protokol Kyoto adalah satu-satunya kesepakatan internasional untuk berkomitmen dalam mengurangi emisi GRK yang mengatur soal pengurangan emisi tersebut dengan lebih tegas dan terikat secara hukum (legally binding).

Dalam Protokol Kyoto disepakati bahwa seluruh negara ANNEX I wajib menurunkan emisi GRK mereka rata-rata sebesar 5.2% dari tingkat emisi tersebut di tahun 1990. Tahun 1990 ditetapkan dalam Protokol Kyoto sebagai acuan dasar (baseline) untuk menghitung tingkat emisi GRK. Bagi negara NON ANNEX I Protokol Kyoto tidak mewajibkan penurunan emisi GRK, tetapi mekanisme partisipasi untuk penurunan emisi tersebut terdapat di dalamnya, prinsip tersebut dikenal dengan istilah "tanggung jawab bersama dengan porsi yang berbeda" (common but differentiated responsbility). Protokol Kyoto mengatur semua ketentuan tersebut selama periode komitmen pertama yaitu dari tahun 2008 sampai dengan 2012.

Beberapa mekanisme dalam Protokol Kyoto yang mengatur masalah pengurangan emisi GRK, seperti dijelaskan di bawah ini:

  • 1. Joint Implementation (JI), mekanisme yang memungkinkan negara-negara maju untuk membangun proyek bersama yang dapat menghasilkan kredit penurunan atau penyerapan emisi GRK.

  • 2. Emission Trading (ET), mekanisme yang memungkinkan sebuah negara maju untuk menjual kredit penurunan emisi GRK kepada negara maju lainnya. ET dapat dimungkinkan ketika negara maju yang menjual kredit penurunan emisi GRK memiliki kredit penurunan emisi GRK melebihi target negaranya.

  • 3. Clean Development Mechanism (CDM), mekanisme yang memungkinkan negara non-ANNEX I (negara-negara berkembang) untuk berperan aktif membantu penurunan emisi GRK melalui proyek yang diimplementasikan oleh sebuah negara maju. Nantinya kredit penurunan emisi GRK yang dihasilkan dari proyek tersebut dapat dimiliki oleh negara maju tersebut. CDM juga bertujuan agar negara berkembang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, selain itu CDM adalah satu-satunya mekanisme di mana negara berkembang dapat berpartisipasi dalam Protokol Kyoto.

Bagi negara-negara ANNEX I mekanisme-mekanisme di atas adalah perwujudan dari prinsip mekanisme fleksibel (flexibility mechanism). Mekanisme fleksibel memungkinkan negara-negara ANNEX I mencapai target penurunan emisi mereka dengan 3 mekanisme tersebut di atas.

Ada dua syarat utama agar Protokol Kyoto berkekuatan hukum, yang pertama adalah sekurang-kurangnya protokol harus diratifikasi oleh 55 negara peratifikasi Konvensi Perubahan Iklim, dan yang kedua adalah jumlah emisi total dari negara-negara ANNEX I peratifikasi protokol minimal 55% dari total emisi mereka di tahun 1990. Pada tanggal 23 Mei 2002, Islandia menandatangani protokol tersebut yang berarti syarat pertama telah dipenuhi. Kemudian pada tanggal 18 November 2004 Rusia akhirnya meratifikasi Protokol Kyoto dan menandai jumlah emisi total dari negara ANNEX I sebesar 61.79%, ini berarti semua syarat telah dipenuhi dan Protokol Kyoto akhirnya berkekuatan hukum 90 hari setelah ratifikasi Rusia, yaitu pada tanggal 16 Februari 2005.

Melawan Global Warming

Pemanasan global atau yang populer dengan istilah Global Warming (GW) menjadi salah satu isu paling hangat di seluruh dunia belakangan ini. Konferensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC yang dilangsungkan di Bali akhir tahun lalu merupakan salah satu bukti keseriusan isu ini. Konferensi yang berlangsung selama hampir dua minggu tersebut berhasil menyepakati Bali Roadmap yang akan mengantarkan Planet Bumi untuk menghadapi dan terutama melawan GW. GW memiliki dampak yang sangat luas. Tentu tidak cukup tempat untuk membahas semuanya dalam tulisan ini, karenanya saya akan memfokuskan pada satu masalah saja. Bagaimana dampak GW terhadap kedaulatan, teruma ketika dikaitkan dengan peningkatan tinggi muka laut yang memengaruhi kondisi pulau-pulau, yurisdiksi wilayah maritim dan batas maritim suatu negara pantai dengan negara tetangganya? Memahami Kepulauan Indonesia dan Batas Maritimnya Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau dan berbatasan dengan sepuluh negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Dengan kesepuluh negara tersebut, Indonesia berbatasan maritim dan sekaligus berbatasan darat dengan tiga diantaranya yaitu Malaysia (di Kalimantan), Papua Nugini dan Timor Leste seperti terlihat pada Gambar 1. Gambar 1 Indonesia dan sepuluh negara tetangga Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak pulau kecil. Menurut Undang-undang No. 27/2007, ada 92 pulau kecil yang menjadi bagian dari Kepulauan Indonesia. Bagi Indonesia, pulau-pulau kecil, terutama yang berlokasi di pinggir kepulauan (pulau terluar) memiliki nilai strategis. Pada pulau-pulau terluar inilah ditempatkan titik-titik pangkal yang membentuk garis pangkal kepulauan. Garis pangkal ini melingkupi seluruh Kepulauan Indonesia dan merupakan acuan untuk mengukur lebar wilayah maritim Indonesia (lihat Gambar 2), baik itu laut teritorial (12 mil laut dari garis pangkal), zona tambahan (24 mil laut), zona ekonomi eksklusif (200 mil laut) dan landas kontinen (hingga 350 mil laut atau lebih). Garis pangkal ini juga menjadi referensi dalam menentukan garis batas maritim dengan negara tetangga jika terjadi sengketa atau tumpang tindih klaim. Gambar 2 Garis pangkal dan batas terluar zone maritim GW dan Tenggelamnya Pulau-pulau Berbagai pihak telah memublikasikan temuannya terkait meningkatnya suhu Bumi yang menyebabkan meningkatnya tingi muka laut. Data yang dilansir PBB dalam website resmi perubahan iklim menyatakan bahwa selama abad 20, peningkatan suhu global mencapai 0,74‹C. Jika konsentrasi karbon dioksida tetap pada angka 550 ppm (parts per million) maka peningkatan suhu bisa mencapai 2 - 4,5‹C, dengan perkiraan terbaik sebesar 3‹C. Dengan kata lain, jika penurunan emisi karbon dioksida tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh maka peningkatan suhu yang drastis tidak bisa dihindarkan. Fenomena lain yang teramati sebagai dampak pemanasan global adalah mencairnya es di kutub. Telah terbukti bahwa tutupan es di Antartika (Kutub Selatan) dan Greenland (Kutub Utara) berkurang massanya akibat pelelehan. Hal ini meningkatkan tinggi muka laut yang mencapai 17 cm selama abad 20. Dengan kondisi yang ada sekarang, dapat diperkirakan bahwa peningkatan tinggi muka laut di akhir abad ke-21 dapat mencapai angka 28-58 cm. Salah satu akibat meningkatnya tinggi muka laut adalah tenggelamnya pulau-pulau kecil atau dataran rendah. Kawasan di Kepulauan Pasifik adalah yang selama ini diduga akan terkena dampak GW paling awal. Kiribati, misalnya, adalah salah satu negara kecil di kawasan Pasifik yang merasakan kekhawatiran tersebut. Presidennya, Anote Tong, mengungkapkan dalam Forum Tahunan Pacific Selatan di Fiji (2006) bahwa dengan tenggelamnya pulau-pulau dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan, merea harus segera mencari tempat untuk mengungsi. Negara di kawasan Pasifik yang juga rawan kena dampak GW adalah Vanuatu, Marshall Islands, Tuvalu, dan sebagian Papua Nugini. Satu desa di Pulau Tegua, Vanuatu, misalnya, dipaksa untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi akibat banjir karena meningkatnya tinggi gelombang laut. Sebagai konsekuensi terjadinya pengungsian, Australia dan Selandia Baru diperkirakan akan menjadi tujuan pengungsi utama mengingat lokasinya paling dekat dengan negara-negara kecil di kawasan Pasifik. Sementara itu, di Indonesia berkembang berita yang lebih dramatis. Indonesia diperkirakan akan kehilangan 2.000 pulau pada tahun 2030 akibat GW. Kabar ini sesungguhnya tidak bisa dipercaya begiu saja karena beredar lewat media informal dan tidak dikeluarkan oleh institusi resmi. Meski demikian, salah satu pernyatan formal diungkapkan oleh Kepala BMG Yogyakarta, Jaya Murjaya dalam Seminar Nasional Geografi di Universitas Negeri Yogyakarta bulan Mei 2007. Ketika dikonfirmasi secara personal, Murjaya mengungkapkan bahwa pernyataan itu juga dikutip dari berbagai sumber. Dengan kata lain, ini bukan hasil kajian Murjaya maupun BMG. Murjaya juga mengungkapkan prediksi peningkatan tinggi muka laut dapat mencapai 29 cm tahun 2030. Idealnya, kesimpulan tenggelamnya pulau ini harus didukung data yang menyatakan bahwa terdapat 2.000 pulau di Indonesia yang berketinggian kurang dari 29 cm di atas permukaan laut saat pasang tertinggi. Pernyataan ini tentunya memerlukan penelitian dan diskusi lebih lanjut. Meskipun jumlah pulau Indonesia yang akan tenggelam akibat GW tidak bisa diprediksi dengan mudah, kenyataan bahwa tinggi muka laut terus meningkat memang dapat mengakibatkan hilangnya pulau. Hilangnya pulau kecil terluar akan mengubah garis pangkal yang akhirnya memengaruhi status dan luas wilayah maritim Indonesia (lihat Gambar 2). Ini adalah persoalan serius yang merupakan ancaman atas kedaulatan (sovereignty, terkait hilangnya pulau) dan hak berdaulat (sovereign rights, terkait wilayah maritim). Perlu Khawatir atau Tidak? Meskipun segala berita tentang GW terkait peningkatan tinggi muka laut dan hilangnya perlu diperhatikan, kehati-hatian tetap diperlukan untuk menghindari salah pengertian. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah definisi pulau menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Pada pasal 121 UNCLOS, dinyatakan bahwa sebuah pulau harus terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air dan berada di atas permukaan laut ketika pasang tertinggi. Syarat terakhir terkait dengan disiplin geodesi. Hal ini mengindikasikan bahwa pulau harus selalu berada di atas permukaan laut, apapun yang terjadi, berapapun tinggi permukaan lautnya. Artinya, dalam mendefinisikan pulau atau sebelum menyatakan pulau hilang, harus ada pemahaman pasang surut laut (pasut) secara seksama. Pemantauan pulau dengan teknologi penginderaan jauh melalui interpretasi citra satelit, misalnya, memiliki risiko yang harus dipahami dengan baik. Salah satu risikonya adalah penggunaan citra yang direkam pada saat air surut terendah. Akibatnya, sangat mungkin ada obyek geografi di tengah laut yang terlihat pada citra satelit seperti pulau, padahal obyek geografi tersebut bisa saja tenggelam ketika air pasang tertinggi. Obyek semacam ini tidak bisa dikatakan pulau. Kurangnya pemahaman akan hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam mencermati fenomena naiknya tinggi muka laut dan tenggelamnya pulau. Hal lain sehubungan dengan dampak GW adalah batas maritim dengan negara tetangga. Perubahan tinggi muka laut memang dapat mengubah konfigurasi garis pantai yang pada akhirnya mengubah garis pangkal. Perubahan garis pangkal dapat mengakibatkan perubahan klaim maritim tetapi TIDAK akan berpengaruh pada garis batas maritim yang SUDAH ditetapkan dalam traktat (perjanjian). Hal ini sesuai dengan ketentuan Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, yang mengecualikan traktat batas [maritim] dalam hal perubahan/pembatalan. Ketentuan lain yang mendukug hal ini adalah Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties 1978. Di Selat Malaka, misalnya, Indonesia sudah menyepakati batas dasar laut dengan Malaysia. Garis batas ini tidak akan terpengaruh oleh perubahan garis pantai/garis pangkal akibat GW. Meski demikian, perubahan garis pangkal semacam ini tentu saja dapat memengaruhi penentuan garis batas maritim yang belum disepakati, seperti penetapan batas zona ekonomi eksklusif di Selat Malaka. Sederhananya, perubahan garis pangkal dapat berpengaruh pada garis batas yang akan disepakati di masa depan, tetapi tidak berpengaruh pada garis batas yang sudah ada saat ini. Bagaimana Melawan GW? Ada banyak sekali alasan untuk melawan GW, walaupun jelas tidaklah mudah. Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, menjaga kedaulatan adalah salah satu alasannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana melawan GW? Bisakah fenomena global yang menyangkut kehidupan seluruh Planet Bumi ini dipengaruhi atau diperbaiki oleh tindakan individu? Memang harus diakui bahwa perubahan di tingkat penggunaan energi dunia adalah kunci dalam melawan GW. Sayangnya hal ini tidak berada di tangan orang kebanyakan melainkan pada kekuatan sekelompok elit di dunia. Yang bisa saya dan Anda lakukan adalah berbuat hal kecil yang nyata. Saya teringat puisi Taufik Ismail yang pernah dikirimkan seorang kawan. Memang ada kalanya kita tidak bisa menjadi beringin. Setidaknya kita bisa menjadi belukar yang tumbuh di tepi danau atau bahkan rumput, tetapi rumput yang menguatkan tanggul jalan. Meski tidak bisa seperti Andrew Shepherd di film The American President yang dengan lantang mengatakan bahwa Gedung Putih akan mengirim Resolusi 455 kepada Kongres yang mensyaratkan pengurangan 20% emisi minyak fosil dalam 10 tahun, setidaknya saya bisa menolak tas plastik ketika membeli sebuah buku. Tindakan sederhana ini tidak akan serta merta menghentikan GW, tetapi seperti kata Dewi Lestari, dia bisa saja menjadi bola salju yang semakin besar dan memberi pengaruh melebihi yang pernah saya dan Anda bayangkan. Apa yang sudah Anda lakukan untuk melawan GW hari ini? Penulis adalah dosen Teknik Geodesi UGM, pemerhati isu batas maritim, peneliti United Nations bidang ocean affairs and the law of the sea (2007). Tulisan ini adalah pendapat pribadi.

Senin, 12 Mei 2008

Faktor penyebab Global Warming.

Faktor penyebab Global Warming dapat kita jumpai sangat dekat dengan keseharian kita. Mulai dari hal-hal kecil; misalnya AC (air conditioner) dan Lemari Pendingin Makanan atau Freezer. Freon, salah satu bahan yang terdapat di kedua benda tersebut, secara tidak sadar menjadi bahan yang merusak bagi lapisan ozon. Namun sebenarnya yang paling merusak dari kesemua bahan-bahan emisi adalah Karbon. Dalam bahasa inggrisnya carbon emision adalah sebuah bahan yang sangat merusak lapisan ozon layer atau lapisan ozon karena carbon inilah yang paling reaktif mengikat oksigen yang ada di ozon untuk berreaksi.

Dari manakah carbon ini?
Karbon dapat berasal dari mana saja. Karbon monoksida merupakan faktor terbesar yang berpengaruh terhadap hal ini. Karbon monoksida atau secara kimia di sebutkan sebagai CO adalah gas yang dihasilkan dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Gas inilah yang menjadi masalah bagi ozon. Karena ozon merupakan lapisan O3 dan CO bereaksi menjadi gas Carbon Dioxida atau
CO + O3 -> CO2 + O2 secara kimiawi
Dengan bereaksinya CO ini dengan ozon mengakibatkan lapisan tersebut menipis-menipis dan akhirnya bolong. Selain itu masih banyak gas-gas lainnya yang merusak ozon bumi kita.

Sejarah Global Warming

Tahukah anda bahwa Global Warming atau pemanasan global itu sudah menjadi dua generasi? Secara sains, dibuktikan bahwa Global Warming pertama kali adalah saat bumi yang dulunya disebut dengan pangea terpecah-pecah karena banjir besar yang melanda bumi. Di dalam sejarah, saat itu adalah saat dimana sebelum masehi atau B.C.
Nah, Global Warming mulai muncul kembali setelah itu. Saat bumi mulai me-recovery dirinya, mulailah tumbuh kehidupan baru. Munculnya kehidupan baru, mulailah kembali Global warming ke dunia ini.
Pemanasan Global atau Global warming, mulai menunjukan eksistensinya atau mencapai tingkat di atas normal di era industri dunia. Era industri yang kita kenal bermula dari negara Inggris yang terkenal dengan "The Balck Country" mempercepat permasalahan Global warming ini. Limbah-limbah hasil dari pembakaran, serpihan udara yang kotor mempercepat emisi gas karbon.
Mulai dekade 1900an mulai tercipta mobil-mobil, kendaraan cepat dan benda-benda yang melakukan pembakaran. Mulailah Global Warming semakin cepat dan semakin cepat. Teknologi yang berkembang semakin maju, limbah yang dikeluarkan juga semakin banyak dan merusak. Belum lagi masalah penebangan hutan secara ilegal memperparah global warming.
Untuk itu mari kita mengurangi permasalahan GLOBAL WARMING ini.

Global Warming? Ada apa ya?

Mungkin sering kali kita mendengar kata pemanasan global atau global warming. Namun kita bertanya; apa sih yang disebut dengan global warming. Secara singkat dan teoritis, global warming dapat di artikan sebagai: "Naiknya suhu permukaan bumi akibat dari efek rumah kaca".
Nah kenapa orang-orang dewasa ini semakin sering mengatakan global warming? Jawabannya karena sekarang ini, global warming sudah memasuki tahap yang dianggap berbahaya. Mungkin jika kita flash back kembali ketahun '60-an atau tahun '70-an yang bahasa kerennya sixtys atau seventhies tidak sering kita mendengar masalah ini.
Masalah Global warming ini juga menjadi momok tersendiri bukan hanya untuk negara-negara di Asia atau Amerika atau Australia, tapi masalah Global warming ini sudah menjadi masalah bagi seluruh warga dunia. Global warming yang dulu tidak menjadi bahan pembicaraan, mulai dewasa ini sangat sering menjadi topik-topik hangat. Efek yang ditimbulkan oleh global warming ini bukannya masalah yang sepela namun, bisa berakibat fatal. Salah satu yang menjadi permasalahan utama adalah berubahnya iklim global dunia.
Oleh karena itu mulailah dari sekarang katakan STOP GLOBAL WARMING! buktikan kalau kita bisa!

Rabu, 06 Februari 2008

Hal yang menyebabkan global warming

Berikut ini daftar gas-gas primer yang menyebabkan Global warming:
  1. CO2 oleh pabrik/industri dan kendaraan bermotor, serta kebakaran hutan.
  2. Metana (CH4)
  3. Dinitrooksida (N2O)
  4. CFC (Cholofuor Carbon)

Limbah -limbah hasil industri

1. Nitrat-nitrit
Berasal dari limbah cair rumah tangga yang mencemari sungai - danau dsb. Biasanya limbah ini berupa sisa hasil mencuci atau detergen. Untuk solusi cobalah menggunakan lerak. Lerak ini walaupun kedengaran sudah lama tapi lebih baik untuk dipakai sebagai pencuci. Selain itu gunakan juga sabuk colek, karena sabun colek lebih cepat terurai oleh air.

2. Pabrik (Minyak,Oli,dsb)
Berasal dari limbah pabrik yang tidak dibuang dan tidak diolah secara standarisasi untuk membuat agar limbah lebih cepat diproses dan diolah oleh tanah dan air. Minyak yang cenderung tidak bisa di olah oleh air akan lebih lama dalam pemrosesannya.

3. Sampah rumah tangga
Berasal dari sampah rumah tangga. Sampah ini dibagi menjadi
organik dan anorganik. Sampah organik dapat dengan cepat diolah oleh tanah dan kembali lagi ke tanah. Sedangkan sampah anorganik sangat lama untuk di olah, contoh sampah organik adalah air, kertas,kayu; contoh sampah nonorganik/anorganik adalah plastik, stereofoam, besi, dan berbagai macam logam dan benda-benda padat lainnya.

 
Custom Search